Kebijakan Fiskal

Pengertian kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional.
Menurut J.M Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Macam-macam kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal sering disebut juga sebagai kebijakan anggaran, karena mengakibatkan perubahan angka-angka yang ada dalam APBN. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi:
1. Kebijakan anggaran seimbang
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Hal ini berarti bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Anggaran ini tidak tepat digunakan ketika masa depresi karena akan memperburuk keadaan ekonomi.
2. Kebijakan anggaran surplus
Merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan untuk mencegah inflasi.
3. Kebijakan anggaran defisit
Kebijakan anggaran ini menyususn jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kebijakan anggaran ini biasa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Kebijakan anggaran dinamis
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antaralain :
1. Kebijakan fiskal stabilisator otomatis
Kebijakan fiskal ini biasa ditemui di negara-negara maju, dimana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.
2. Kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mngubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi.Dalam menjalankan kebijakan fiskal ini, pemerintah menggunakan beberapa alat berikut:
a. Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, pemerintah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran agregat. Untuk itu, dapat dilakukan beberapa alternatif berikut:
- Menaikkan pengeluaran, tetapi tidak membuat perubahan apa pun atas pajak yang dipungutnya.
- Mempertahankan tingkat pengeluaran tetapi menurunkan pajak yang dipungut.
- Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak yang dipungutnya.
- Pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan dengan kenaikan yang sama besarnya agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.
Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami inflasi, langkah yang dapat dilakukan:
- Mengurangi pengeluaran.
- Menaikkan pajak.
- Mengurangi pengeluaran sekaligus menaikkan pajak yang dipungut.
- Mengurangi pengeluaran dan pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besar.
b. Membuat perubahan sistem pemungutan pajak
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan mengurangi pajak pendapatan. Caranya adalah dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agragat.

Ditinjau dari sisi teori, kebijakan fiskal dibedakan menjadi:
1. Kebijakan pembiayaan fungsional
2. Kebijakan pengelolaan anggaran
3. Kebijakan stabilisasi otomatis

Peran dan Fungsi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter memiliki peran dan fungsi. Adapun peran dan fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut.
Peran Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berperan dalam menciptakan kondisi perekonomian di antaranya sebagai berikut.
1. Mempertahankan iklim investasi
Dengan tingkat inflasi yang rendah, maka iklim investasi akan tetap hidup. Jika inflasi rendah, suku bunga bank juga cenderung rendah. Rendahnya suku bunga bank akan mendorong orang untuk melakukan investasi atau usaha baru.
2. Memperluas kesempatan kerja
Kebijakan moneter dapat menciptakan iklim kondusif bagi berlangsungnya berbagai kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan tenaga kerja. Adanya kegiatan ekonomi berarti pula memperluas kesempatan kerja.
3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Keadaan ekonomi yang kondusif memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Adanya kestabilan nilai kurs mata uang serta kestabilan harga barang dan jasa sangat dibutuhkan para investor atau pengusaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berjalan baik menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
4. Memperbaiki kondisi neraca pembayaran
Neraca pembayaran nasional dikatakan baik jika mengalami surplus atau nilai ekspor melebih nilai impor. Untuk mencapai kondisi tersebut, kebijakan moneter yang terkait dengan mata uang atau nilai kurs sangat diperlukan. Kebijakan moneter dapat mempertahankan stabilitas kurs maupun menurunkan ke tingkat yang diinginkan. Dengan suatu tingkat kurs tertentu, diharapkan barang-barang produksi dalam negeri akan bisa lebih murah dibanding produk dari negara lain. Kondisi ini meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga pada akhirnya akan memperbesar volume ekspor (menciptakan neraca pembayaran yang surplus).
5. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang
Untuk menjaga agar nilai kurs mata uang stabil sesuai yang diharapkan, maka Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berupa operasi pasar terbuka. Dalam keadaan apabila nilai kurs mata uang rupiah merosot tajam dibanding dollar Amerika Serikat, maka Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar.
6. Menjaga kestabilan harga barang dan jasa
Masyarakat membutuhkan keadaan dimana harga barang dan jasa tetap stabil sehingga dapat menjalankan usahanya. Untuk menciptakan keadaan seperti itu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tujuan kebijakan ini adalah untuk menurunkan atau menaikkan jumlah uang yang beredar (JUB). Apabila harga barang dan jasa naik terus-menerus (tidak stabil) maka Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia agar jumlah uang yang beredar berkurang sehingga laju kenaikan harga barang dan jasa dapat dikurangi.
7. Menurunkan laju inflasi
Apabila terjadi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter untuk menurunkan jumlah uang yang beredar (JUB). Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter yang diambil dapat berupa menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau pun dengan kebijakan moneter lainnya yaitu reserve requirements. Untuk menurunkan laju inflasi berarti jumlah uang yang beredar harus dikurangi. Untuk itu, dengan kebijakan reserve requirements, Bank Indonesia menetapkan kenaikan cadangan minimum dari bank-bank umum.

Fungsi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berfungsi sebagai instrumen/cara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan moneter sebagai sebuah cara, dipergunakan untuk mencapai tujuan/sasaran ekonomi yang diharapkan, di antaranya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperbaiki neraca pembayaran yang defisit, dan menjaga stabilitas nilai uang.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan.
Kegiatan perekonomian yang dimaksud adalah kestabilan perekonomian makro yang tercermin dalam kestabilan harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan out put riil (pertumbuhan ekonomi) serta cukup luasnya kesempatan kerja yang tersedia.
Kebijakan moneter yang dimaksud di atas adalah bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus ekonomi, sifat perekonomian suatu negara (terbuka atau tertutup) serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya.

Tujuan Kebijakan Moneter

• Memelihara stabilitas harga

Kebijakan moneter mempunyai sasaran untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan uang yang dapat berakibat pada keguncangan harga

• Mendukung pertumbuhan ekonomi yang rill yang mantap

Mantapnya kegiatan investasi dan usaha peningkatan produksi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mantap. Pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai adalah pertumbuhan rill yakni pertumbuhan dalam ukuran jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bukan pertumbuhan dalam hitungan uang semata- mata.

• Mendukung tercapainya tingkat pengangguran yang rendah

Pengangguran yang tinggi merupakan musuh setiap perekonomian. Setiap negara berusaha melakukan kebijakan untuk menguranginya, antara lain dengan kebijakan moneter.

Kebijakan moneter yang dilakukan dalam rangka pengendalian jumlah uang beredar (JUB), dapat dilakukan melalui beberapa instrumen. Adapun instrumen kebijakan moneter di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi:

a. Kebijakan Moneter Kualitatif adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk himbauan moral kepada para pemimpin bank-bank umum agar ikut mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bank Indonesia. Wujud kebijakan moneter kualitatif ini antara lain:

• bujukan moral (moral suasion);
• kredit selektif dan lainnya.

b. Kebijakan Moneter Kuantitatif adalah kebijakan moneter dalam rangka pengendalaian jumlah uang yang beredar melalui pengendalian besaran moneter yang berujud angka-angka atau kuantitatif. Ujud kebijakan moneter kuantitatif antara lain:

• Politik diskonto adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat menurunkan tingkat bunga pada bank. Tingkat bunga yang dapat diatur pemerintah adalah tingkat bunga pinjaman dari bank sentral kepada bank-bank umum.
• Politik operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumloah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik negara.
• Kebijakan syarat cadangan kas pada bank adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada pada setiap bank.