Kebijakan Fiskal

Pengertian kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara menaikkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan nasional.
Menurut J.M Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Macam-macam kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal sering disebut juga sebagai kebijakan anggaran, karena mengakibatkan perubahan angka-angka yang ada dalam APBN. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi:
1. Kebijakan anggaran seimbang
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Hal ini berarti bahwa jumlah pengeluaran yang disusun tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang didapat. Anggaran ini tidak tepat digunakan ketika masa depresi karena akan memperburuk keadaan ekonomi.
2. Kebijakan anggaran surplus
Merupakan kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini pada umumnya dilakukan untuk mencegah inflasi.
3. Kebijakan anggaran defisit
Kebijakan anggaran ini menyususn jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Kebijakan anggaran ini biasa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Kebijakan anggaran dinamis
Kebijakan ini merupakan kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar (tidak statis). Anggaran yang dinamis diperlukan karena semakin hari semakin banyak kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang harus dibiayai negara, yang membutuhkan dana lebih besar.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah antaralain :
1. Kebijakan fiskal stabilisator otomatis
Kebijakan fiskal ini biasa ditemui di negara-negara maju, dimana kebijakan fiskalnya memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.
2. Kebijakan fiskal diskresioner
Kebijakan ini merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mngubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi.Dalam menjalankan kebijakan fiskal ini, pemerintah menggunakan beberapa alat berikut:
a. Membuat perubahan atas pengeluaran pemerintah
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, pemerintah akan meningkatkan kegiatan perekonomian dan pengeluaran agregat. Untuk itu, dapat dilakukan beberapa alternatif berikut:
- Menaikkan pengeluaran, tetapi tidak membuat perubahan apa pun atas pajak yang dipungutnya.
- Mempertahankan tingkat pengeluaran tetapi menurunkan pajak yang dipungut.
- Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak yang dipungutnya.
- Pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan dengan kenaikan yang sama besarnya agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.
Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami inflasi, langkah yang dapat dilakukan:
- Mengurangi pengeluaran.
- Menaikkan pajak.
- Mengurangi pengeluaran sekaligus menaikkan pajak yang dipungut.
- Mengurangi pengeluaran dan pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besar.
b. Membuat perubahan sistem pemungutan pajak
Pada saat tingkat pengangguran tinggi, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan mengurangi pajak pendapatan. Caranya adalah dengan menaikkan pendapatan tidak kena pajak untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agragat.

Ditinjau dari sisi teori, kebijakan fiskal dibedakan menjadi:
1. Kebijakan pembiayaan fungsional
2. Kebijakan pengelolaan anggaran
3. Kebijakan stabilisasi otomatis